MENGURAI GARIS LURUS PADA BENANG MERAH SUPERSEMAR DALAM UPAYA MEMBANGUN KESADARAN BANGSA DARI BAHAYA KOMUNIS

“Oleh karena disitu ternyata perintah saya 11 Maret itu adalah perintah yang tepat dan benar sehingga di benarkan oleh MPRS” (Pidato presiden Soekarno 28 juli 1966 di Istana Negara).

Dan Jenderal Besar Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik, dan saya mengucapkan terimakasih kepada Jenderal Besar Soeharto”. (Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1966)

Tanggal 11 Maret 2017 ini kita memperingati 51 tahun dari satu peristiwa penting bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia yaitu keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Pada Akhir-akhir ini beredar buku yang menuliskan sejarah tentang Surat Perintah 11 Maret 1966 yang isinya memfitnah Pak Harto bahwa para pelaku sejarah menceritakan asal-usul Surat Perintah tersebut di sebut sebagai awal kudeta merangkak.

Tentu saja dengan kepentingan masing-masing. Berbagai Impropisasipun merebak. Hal itu disebabkan oleh raibnya naskah asli Surat perintah tersebut sebagai dokumen sejarah yang sangat penting Bagi Republik Indonesia.

Kontroversi dan teka-teki tentang Supersemar terutama menyangkut beberapa hal Pertama adalah masalah apa isi surat perintah itu untuk memulihkan keamanan atau melimpahkan kekuasaan, kemudian. Kedua, masalah bagaimana proses pembuatan dan munculnya Supersemar tersebut. Dan Ketiga, dimana Supersemar yang asli sekarang berada.

Tentang masalah yang pertama, sebagian saksi sejarah mengatakan bahwa itu hanya surat perintah, atau semacam surat tugas, untuk memulihkan keamanan dan gejolak politik dan ekonomi yang saat itu nyaris tak terkendalikan. Secara Ekonomi kondisi saat itu negara kolap, karena pemerintah secara otoriter mengendalikan sirkulasi uang yang berlebihan untuk mega proyek mercusuar, sementara Bank Indonesia saat itu hanya sebagai legalitas  dari rezim yang berkuasa tanpa mengindahkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ketika ekonomi kolap kekuatan komunis memanfaatkan momentum runtuhnya ekonomi tersebut untuk kepentingan politik mereka yaitu rencana Kudeta Komunis.

Pada saat itu inflasi mencapai 600% hanya dalam waktu setahun karena barang-barang kebutuhan pokok (sembako) menghilang secara tiba-tiba, sehingga memaksa bank Indonesia mensanering nilai rupiah dari Rp.1.000,- menjadi Rp.1 . Konstalasi tersebut mengakibatkan berbagai kekuatan politik untuk melakukan proses konsolidasi, antaralain kelompok mahasiswa sebagai presure group melakukan aksi moral dengan tuntutan TRI TURA (tiga tuntutan rakyat) : 
1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya 
2. Perombakan kabinet DWIKORA 
3. Turunkan harga dan perbaiki sandang-pangan.

Tetapi sejarah juga menunjukan bahwa dengan Supersemar itu, seperti yang dikatakan oleh pelaku sejarah Cosmas Batubara, Probo Sutedjo, situasi memungkinkan dilakukannya penyerahan kekuasaan. Ketika Supersemar itu di tetapkan oleh MPRS menjadi TAP IX, kekuasaan bukan lagi kepada Bung Karno, merupakan sudah menjadi keputusan MPRS. Ketika pertanggungjawaban Bung Karno dengan judul NAWAKSARA di tolak, maka ia diberhentikan dari jabatan presiden. Konsekuensi logisnya adalah Soeharto sebagai pengemban Supersemar diberi mandat untuk menjabat sebagai presiden.

Tentang masalah yang kedua, yakni proses pembuatan dan munculnya Supersemar, muncul perbedaan pendapat dalam berbagai versi. Perbedaan pendapat berkisar apakah Supersemar itu di peroleh dengan paksaan dan kekerasan atau diberikan secara sukarela oleh Bung Karno. Adapun kronologis munculnya surat yang sangat penting dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yaitu :

Secara kronologis, pada saat itu menurut sumber sejarah Jenderal Basuki Rahmat menceritakan kejadian di Bogor. Setibanya di Istana, mereka melaporkan maksud dan tujuan mereka datang. Mereka mendapatkan dampratan dari Bung Karno merasa kewibawaanya di rongrong oleh demonstran. Artinya ada pertanyaan dari Bung Karno. Apa yang harus dilakukan sekarang ? 

Diantara tiga Jenderal ada yang menyampaikan pesan dengan bahasanya sendiri-sendiri : “Percayakan saja kepada Pak Harto”. Bung Karno marah lagi, karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya, tetapi tidak ada tindakan apa-apa. Disambung lagi oleh salah seorang dari ketiga jenderal itu. “Barang kali diperlukan surat perintah .” Baik, Siapkan Surat itu Perintah itu,” Jawab Bung Karno. Tiga Jenderal dibantu oleh ajudan Presiden , Brigjen Sobur, menyiapkan surat perintah . Dikoreksi oleh Bung Karno dengan bantuan tiga Waperdam yaitu Soebandrio, Chaerul Saleh, dan Pak Laimena. Akhirnya Surat Perintah 11 Maret di tandatangani oleh Presiden/Panglima tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Lalu bagaimana dengan keberadaan naskah Supersemar yang asli ? Pengambilan Supersemar dari Presiden Soekarno dilakukan oleh tiga orang perwira ABRI, dan menyerahkannya kepada pengemban Supersemar, Jenderal Soeharto, ketiga perwira itu adalah : Basuki Rahmat, M.Yusuf dan Amir Machmud. Mungkin Supersemar disimpan diantara ketiga Jenderal tersebut.

Apapun kontroversi yang terjadi. Yang pasti Supersemar merupakan “proses penting” bagi berlangsungnya peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, Mengantarkan Mayor Jenderal. Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dan peristiwanya sangat bermakna bagi perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Yang perlu digaris bawahi salah satu  sejarah yang melatarbelakangi lahirnya Supersemar adalah keadaan keamanan dalam negeri yang pada saat itu tidak kondusip pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G/30/S/PKI. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.

Pada saat itu kita sama-sama bisa melihat betapa terlihat kenegarawanannya seorang Soeharto akan kecintaanya kepada tanah air dan bangsanya dimana beliau berani mati mengambil sikap untuk menumpas dan membersihkan Komunis dari tanah NKRI yang dengan ikhlas dan kesatria atas pengabdian membela bangsa dan Negara.

Bahwa pembubaran PKI adalah antitesis Nasakom yang mewujudkan sintesis bernama pancasila. Pancasila adalah Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian menjadi idiologi pemersatu  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kebinekaan, adat istiadat, budaya, Agama, semua terkait pada kemanunggalan atau IKA. Menuju cita-cita bersama berdasarkan sesuai dengan semangat Proklamasi 17 Agustus , Yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penulis adalah Sekretaris Jendral Majelis Pimpinan Nasional Ormas Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia. 
( Tri Joko Susilo.SH).

Tulisan dari berbagai sumber Kunjungi Soeharto Library Sekretariat Ormas HMPI

SOEHARTO LIBRARY

Supersemar Dan Super Ego Para Sejarawan

Meragukan sesuatu pada dasarnya merupakan sikap ilmiah yang sangat terpuji, manakala keraguan itu dibarengi dengan sikap ilmiah yang lain. Yakni dibarengi dengan pengumpulan data sebanyak-banyaknya untuk menjawab keraguan tersebut. Emha Ainun Najib berpandangan bahwa seseorang peneliti tidak cukup hanya mampu menyimpulkan dari seluruh rangkaian data yang digumulinya. Ia harus pula membuktikan suatu kesimpulan yang ia buat sendiri.

Pernyataan Emha tentang keharusan dalam proses penelitian yang demikian ketat itu tampak layak dipegangi oleh kita semua dalam melihat kasus Supersemar, yang oleh sementara kalangan diragukan keasliannya. Namun keraguan itu tanpa bisa dibuktikan secara faktual sebagai sebuah keraguan ilmiah, karena tak urung menemukan data-tata yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam menghadapi kasus keraguan yang seperti ini, kaum santri biasanya berpatokan pada suatu kaidah: al-Yakinu layujalu bi al-syak, bahwa keyakinan itu tak bisa dimentahkan oleh keraguan yang kurang berdasar. Karenanya, sikap terbaik adalah memegang yang telah ada selama tidak ada data-data yang bisa mengubah keyakinan tersebut. Lebih-lebih lagi dalam menyikapi persoalan sejarah Supersemar itu, menjadi tidak terlalu penting adalah Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto itu asli atau palsu, karena justifikasi secara formal sesungguhnya telah dilakukan oleh MPRS, sebagai lembaga tertinggi negara pada waktu itu, seperti rangkaian formalitas atas pengalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto.

Pengertian kekuasaan Pemerintah Negara yang dimaksud disini, adalah dalam Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Sehingga sesuai dengan ketentuan itu maka presiden Soekarno dengan ini diganti dengan Jenderal Soeharto, pengemban ketetapan MPRS No:IX/MPRS/1966 Selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia.

Karena itu apapun yang di lakukan oleh Pak Harto, baik sebagaimana yang dituduhkan bahwa beliau menyembunyikan data yang sebenarnya, maupun yang senegatif lainnya, namun Pak Harto telah mendapatkan kekuasaan itu secara sah dari MPRS pada waktu berikutnya. Karena itu pula, beranikah kita sekarang menyalahkan pula MPRS yang dengan jelas atas nama majelis tinggi negara mengalihkan kekuasaan itu.

Akhirnya, mempersoalkan keabsahan Supersemar itu asli atau bukan menjadi tidak produktif dalam konteks kekinian, karena persoalan bangsa yang lebih menuntut perbaikan nasib dari berbagai keterpurukan hidup menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Bahkan menggugat ketidak mampuan Pak Harto dalam menghadapi krisis ekonomi sehingga beliau terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden, jauh lebih logis dibanding memperkarakan supersemar yang telah diyakini benar adanya oleh bangsa ini.

Bapak Pembangunan

Fakta yang tak terbantahkan bahwa persatuan nasional semaikin kokoh selama pemerintah Presiden Soeharto, begitu juga hasil-hasil pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pada masa pemerintah Pak Harto mencapai kemajuan yang di akui dunia. Hasil-hasil ini mengantarkan Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan.

Di masyarakat sering terlontar celetukan, pada masa Pak Harto sesulit apapun cari kerja mudah, kejahatan dan gangguan keamanan terkendali. Saat itu bangsa Indonesia cukup disegani didunia internasional. Paling tidak hal itu ditunjukan dari sikap pemerintah Malaysia dan Australia yang ketika itu memilih sangat bersahabat dengan Indonesia. Tidaklah mengherankan jika masyarakat terutama dikalangan bawah teringat kembali kepada sosok Bapak Pembangunan Soeharto.